suarasukabumi.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan saat ini terus mengembangkan program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, serta mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas.
Untuk itu, dalam upaya memperluas dan mengembangkan BLK Komunitas, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan beberapa arahan agar BLK Komunitas mampu menyediakan keterampilan bagi masyarakat, sehingga dapat terserap di dunia usaha dan industri.
“Pertama, capaian jumlah BLK Komunitas terbangun saat ini, tidak hanya terus ditingkatkan, tetapi juga agar diikuti baik oleh kuantitas, maupun kualitas alumnus BLK Komunitas, sehingga mampu berkompetisi di pasar dunia kerja domestik juga di luar negeri,” ujar Wapres saat meresmikan BLK Komunitas 2022 di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Jl. Raya Darek Pengga, Desa Darek, Kecamatan, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/02/2023).
Adapun yang kedua, Wapres meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengarahkan program pembangunan BLK Komunitas di daerah-daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrem.
“Keberadaan BLK Komunitas hendaknya menjadi saluran dalam upaya reskilling dan upskilling sumber daya manusia Indonesia,” harapnya.
Terutama, sambung Wapres, di wilayah yang betul-betul membutuhkan eksistensi BLK Komunitas yang mampu melahirkan tenaga kerja bermutu dan dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal, serta mempercepat tercapainya distribusi kesejahteraan.
“Ketiga, agar dipastikan bahwa program-program pelatihan selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat atau berbasis wilayah. Saya mendengar bahwa hingga tahun 2022, telah dikembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 24 kejuruan,” ungkap Wapres.
Untuk itu, Wapres meminta kejuruan pelatihan yang dikembangkan agar tidak hanya disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan pasar kerja lokal atau link and match dengan industri sekitar, tetapi juga diciptakan sedemikian rupa untuk mendorong minat masyarakat berwirausaha.
“Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar konsisten mendukung keberadaan, sekaligus keberlanjutan dari BLK Komunitas di daerahnya masing-masing,” pinta Wapres.
Lebih jauh, Wapres juga mengharapkan BLKK berkembang menjadi lembaga pelatihan yang kredibel dan mandiri, serta menjadi rujukan masyarakat pencari kerja guna meningkatkan kompetensinya.
“Terakhir, khususnya kepada para santri yang pesantrennya telah memiliki BLK Komunitas, saya minta sarana dan prasarana yang telah tersedia agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya,” pesannya.
Sebagaimana kerap disampaikan Wapres dalam berbagai kesempatan, bahwa penciptaan sumber daya unggul dicirikan oleh dua faktor esensial yang sifatnya saling melengkapi, yaitu pemahaman atas ilmu agama, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kecakapan akan keduanya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam laporannya mengungkapkan bahwa hingga 2022, jumlah BLK Komunitas yang telah dibangun sebanyak 3.757 lembaga di seluruh wilayah Indonesia.
“Pada kesempatan hari ini kami mengundang 846 lembaga penerima bantuan pembangunan dan peralatan BLK Komunitas tahun 2022 untuk hadir dan diresmikan setelah selesai dibangun dan siap menyelenggarakan program pelatihannya,” ungkapnya.
Sebagai lembaga pelatihan berbasis masyarakat, ungkap Ida, BLK Komunitas menjadi solusi untuk mengatasi ketertinggalan SDM dan kesenjangan kompetensi warga masyarakat di pedesaan dan wilayah-wilayah pinggiran dengan mempercepat pengembangan kompetensi masyarakat menghadapi pasar kerja yang terus berubah dengan cepat.
“Urgensi dan manfaat BLK Komunitas dalam mengatasi kesenjangan kompetensi ini terbukti nyata,” ujarnya.
Salah satunya, contoh Ida, Mandalika saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga pasar kerja dan peluang usaha menjadi sangat terbuka. Namun, pasar kerja dan peluang usaha itu tidak serta-merta mampu menyerap tenaga kerja lokal apabila masyarakatnya tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja, seperti di perhotelan, restoran, dan lain sebagainya.
“Dalam situasi seperti ini BLK komunitas tampil mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut. Dengan keberadaan BLK komunitas di kawasan Mandalika maka anak-anak muda dan warga desa di kawasan Mandalika dapat mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja di kawasan [tersebut],” ujarnya.
Saat ini, lanjut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengimplementasikan peta Jalan kemandirian BLK komunitas.
“Di samping pendampingan yang kami perkuat, kami juga menghubungkan BLK komunitas dengan berbagai stakeholder baik industri, perbankan, perguruan tinggi, NGO, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Selain meresmikan BLK Komunitas, pada kesempatan ini di lokasi yang sama Wapres juga meninjau Festival Kemandirian BLK Komunitas. Di samping itu, Wapres juga menyaksikan pendatanganan MoU beberapa penandatanganan MoU tentang peningkatan kompetensi SDM dan MoU tentang Praktik Kerja Lapangan/On The Job Training Internship Program.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri beserta segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lombok Tengah, Pengasuh Ponpes Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek Tuan Guru Haji Ma’arif Ma’mun dan jajarannya, serta para Kepala BLK dari seluruh Indonesia yang diresmikan hari ini.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Imam Aziz, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.(am).
